Ada sekitar 23 Ribu Desa Yang Belum Ada PAUD?

Meski saat ini telah menjamur keberadaan PAUD, ternyata masih banyak desa yang belum tersentuk PAUD. Ada Sekitar 23 ribu desa yang saat ini masih belum ada PAUD. Nampaknya saat ini pendidikan PAUD masih belum merata di Indonesia.


Ada Sebanyak 23.737 desa yang saat ini masih belum ada fasilitas untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Nampak data tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 34 persen atau 6.2 juta anak yang belum memperoleh layanan pendidikan PAUD. Padahal, peningkatan kualitas dan kuantitas Paud Telah masuk dan Program Prioritas Pendidikan Nasional.

Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Harris Iskandar, menyampaikan, sampai waktu ini kampanye acara satu desa satu PAUD masih terus digulirkan. Menurut beliau, hingga tahun 2017 tercatat 70,50 persen atau 56.739 desa telah memiliki PAUD, berdasarkan total 80.476 desa di semua Indonesia.

"Saat ini nomor  partisipasi kasar (APK) PAUD sudah memperlihatkan persentase yg relatif baik yaitu 74,8 %. Ini fakta yang menggembirakan jika dibandingkan menggunakan 10 tahun kebelakang," celoteh Haris pada aktivitas Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Sawangan, Depok, Rabu (7/dua).

Haris mencatat, setidaknya ada tujuh duduk perkara fundamental terkait aplikasi PAUD pada wilayah perbatasan. Pertama, masih rendahnya APK anak usia dini, terutama usia 3-4 tahun yang memperoleh layanan PAUD diberbagai layanan PAUD. Kedua, terbatasnya sarana, prasana, dan fasilitas yg tersedia dilembaga layanan PAUD, serta dalam umumnya belum sinkron standar yang ditetapkan.

Ketiga, masih terbatasnya jumlah pendidik & tenaga kependidikan PAUD yg memenuhi kualifikasi dan kompetensi yg ditetapkan, dan pada umumnya belum memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan yang memadai.

DOWNLOAD KISI - KISI USBN UNTUK SD TAHUN 2018

Adapun keempat, dia melanjutkan, belum seluruh desa pada daerah perbatasan memiliki forum layanan PAUD. Kelima, terbatasnya dukungan dana (APBN, APBD, & partisipasi rakyat) buat mendukung divestasi layanan PAUD di wilayah perbatasan.

Keenam, masih terbatasnya sosialiasi pentingnya layanan PAUD berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Terlahir, masalah kemiskinan yang dihadapi warga  perbatasan.

"Kami menargetkan agenda pendidikan 2030 buat PAUD merupakan memastikan seluruh anak laki-laki  & perempuan   memperoleh akses terhadapku perkembangan, perawatan & pendidikan pra-Sekolah Dasar (PAUD) yg bermutu," istilah Haris.

sumber